Banjarmasin, 14 Juni 2017

Sekretaris Jenderal, dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes mengatakan penyebab kematian di Indonesia didominasi oleh penyakit tidak menular (PTM) serta tidak terlepas dari aspek lingkungan. Karena itu, perlu dukungan dalam pelaksanaa Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK).

Menurut data Sample Registration System (SRS) Indonesia tahun 2014 ada 10 penyakit yang paling banyak diderita, yaitu penyakit stroke 21,1%, penyakit jantung 12,9%, Diabetes Meliitus 6,7%, Tuberkulosis 5,7%, Komplikasi tekanan darah tinggi 5,3%, Paru kronik 4,9%, Penyakit hati ,2,7%, Kecelakaan lalu lintas 2,6%, Pneumonia 2,1%, serta gabungan diare dan gastroenteritis karena infeksi 1,9%.

“Tingginya PTM yang terjadi di Indonesia membutuhkan inovasi dalam peningkatan pelayanan kesehatan. Salah satunya dengan Pendekatan Keluarga sebagai cara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan atau meningkatkan akses pelayanan kesehatan dengan mendatangi keluarga,” kata dr. Untung pada Rapat Kerja Kesehatan (Rakerkesda) di Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (14/6).

Di lapangan, pelaksanaan pendekatan keluarga dilakukan dengan pelatihan yang diikuti oleh tenaga Pembina keluarga, tenaga teknis, tenaga pengolah data dan tenaga manajemen Puskesmas. Selain itu, pendataan dan Info Kesehatan dengan pedoman 12 indikator keluarga sehat. Terakhir, analisis data keluarga dan intervensi.

“Survei bukan hanya data, seluruh program terintegrasi dan didorong ke rumah dan keluarga, hingga semua keluarga mendapatkan perhatian secara masif,” jelas dr. Untung.

Pada saat berkunjung ke rumah warga, lanjut dr. Untung, berikan laporan yang tepat agar bisa diselesaikan tepat waktunya dan tepat sasaran programnya. Semua program diharapkan bisa berjalan bersama tidak tersegmentasi kembali.

Secara operasional dalam tahap persiapan pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, Puskesmas perlu melakukan integrasi program, SDM dan pembiayaan. Pelaksanaan dalam pembiayaan dapat menggunakan berbagai sumber pembiayaan yang ada, yakni Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD, Dana Kapitasi JKN (dari 40% untuk dukungan operasional), dan dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK) dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non Fisik Anggaran Dana Desa (ADD).

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat,Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline (kode lokal) 1500-567,SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email [email protected].

Kepala Biro Komunikasi dan
Pelayanan Masyarakat

drg. Oscar Primadi, MPH
NIP.196110201988031013